Surabaya — Isu kekurangan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Timur kembali mencuat ke permukaan setelah rencana kebijakan penundaan pengangkatan CPNS dinyatakan batal oleh pemerintah pusat. Situasi ini mendorong Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur bersama mitra terkait untuk menggelar diskusi mendalam guna merumuskan strategi mitigasi yang adaptif.
Diskusi ini menghadirkan Gagas Gayuh Aji, S.M., M.Sc., tenaga ahli luar BRIDA Jawa Timur, yang bekerja sama dengan analis kebijakan muda Rosan Dastimi. Keduanya menggarisbawahi pentingnya langkah konkret dalam mengantisipasi dampak dari dinamika kebijakan nasional terhadap kebutuhan tenaga ASN di daerah.
Menurut Gagas, fenomena ini harus dilihat sebagai momentum untuk memperkuat sistem manajemen ASN, bukan sekadar menunggu rekrutmen CPNS dibuka. “Meski kebijakan penundaan CPNS tidak jadi diterapkan, kekosongan tenaga sudah telanjur terjadi di sejumlah sektor. Mitigasi harus mengedepankan redistribusi, digitalisasi layanan, dan inovasi pola kerja lintas sektor,” jelasnya.
Rosan Dastimi menambahkan, diskusi ini menjadi menarik karena mencerminkan kesiapsiagaan daerah menghadapi ketidakpastian kebijakan pusat. “Kita harus punya peta jalan jangka pendek dan jangka panjang. Jangan sampai gejolak di bawah, seperti overload pekerjaan dan menurunnya layanan publik, terus dibiarkan,” ujarnya.
Diskusi yang difasilitasi oleh BRIDA Jawa Timur ini juga melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur dan Biro Organisasi sebagai mitra sasaran. Hasil kajian dan rekomendasi akan dirumuskan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat tata kelola ASN di tengah dinamika nasional.
About the Author
